Merajut Kolaborasi, Mewujudkan Ekosistem Jasa Konstruksi Berdaya Saing di Jakarta

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, pada 13–15 Oktober 2026, di Aula Annex, Gedung Dinas Teknis Jatibaru. Mengusung tema "Merajut Kolaborasi dalam Ekosistem Jasa Konstruksi", forum ini bukan sekadar ajang temu tahunan. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi lintas sektor dalam membangun standar infrastruktur Jakarta yang andal. 

Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, pembangunan gedung bertingkat hingga fasilitas publik di Jakarta terus digenjot untuk memenuhi standar tata bangunan modern. Kendati demikian, megahnya arsitektur dan keindahan estetika gedung-gedung di Jakarta harus senantiasa berjalan seirama dengan keandalan struktur serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat penghuninya. 

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ir. Afan Adriansyah Idris, M.Si., menegaskan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan publik merupakan tolok ukur utama yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses pembangunan.

"Jadi kalau kita bicara mengenai pembangunan Jakarta itu, sebetulnya kita tidak hanya membangun satu infrastruktur saja, tapi kita menyiapkan suatu ruang untuk tempat beraktifitas seluruh masyarakat Jakarta ... Di dalam sektor konstruksi ini, kita tidak hanya menekankan pada ketepatan daripada waktu penyelesaian maupun biaya, tetapi juga untuk kualitas ... Tolong perhatikan kualitas seluruh bangunan kita, tidak hanya nyaman, tapi juga harus safety untuk seluruh masyarakat," ujar Afan.

Lebih lanjut, dinamika perkotaan yang kian kompleks menuntut seluruh pelaku konstruksi untuk bersikap proaktif, menguasai teknologi terkini, serta memperkuat tata kelola penyelenggaraan yang adaptif.

"Tantangan kita ke depan ini semakin besar, kebutuhan pembangunan terus berkembang, sementara teknologi bergerak dengan cepat. Kita perlu adaptif, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat tata kelola penyelenggaraan konstruksi. Disinilah kepentingan forum ini," tambahnya.

Kendati demikian, pemerintah menyadari bahwa pembinaan sektor konstruksi merupakan pekerjaan rumah jangka panjang yang memerlukan kolaborasi aktif dari seluruh pihak. Vera menjelaskan bahwa forum ini sengaja dihadirkan sebagai ruang bersama untuk memperkuat jejaring antar-pemangku kepentingan.

"Jadi ini merupakan satu forum untuk bagian dari pembinaan pemerintah yang berkolaborasi dengan semua stakeholder di bidang jasa konstruksi ... Di sini merupakan satu forum untuk bertukar pikiran, bertukar informasi, dan juga berbagai pertukaran pengalaman sehingga memperkaya masing-masing stakeholder di dalam jasa konstruksi," jelas Vera.

Pentingnya penguatan ekosistem konstruksi ini turut mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU RI. Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU RI, Airyn Saputri Harahap, S.T., M.Sc., mengingatkan bahwa muara dari seluruh rangkaian pembangunan dan regulasi teknis adalah perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia.

"Karena apapun juga, ketika kita bicara jasa konstruksi, yang kita jaga bersama adalah masalah keselamatan manusia. Jadi itu yang jadi kita jaga, apapun yang kita laksanakan, user terakhir adalah manusia pengguna konstruksi dan itu yang harus kita jaga," tegas Airyn.

Transformasi digital dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi modern juga ditekankan sebagai kunci utama agar industri jasa konstruksi nasional mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional.

Melalui ruang dialog ini, para pemangku kepentingan mendorong hadirnya regulasi daerah yang adaptif dan memberikan kepastian hukum. Penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu membuka ruang berusaha yang lebih adil, memperkuat kapasitas konsultan serta tenaga ahli lokal, hingga mendorong pemberdayaan penyedia jasa kualifikasi kecil dan menengah di ibu kota.

Selain itu, keberadaan regulasi yang pro-pembangunan daerah dinilai strategis untuk menjaga perputaran roda ekonomi Jakarta. Dengan memberikan kesempatan yang luas bagi potensi lokal, anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD dapat berputar kembali secara optimal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Semangat kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat jasa konstruksi untuk terus berjalan berdampingan, menyelaraskan regulasi, serta mendukung terwujudnya visi Jakarta sebagai kota global yang maju dan berdaya saing.

Guna mendukung iklim keterbukaan informasi publik serta tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas DCKTRP menghadirkan inovasi digital berupa portal Bangun Jakarta. Platform ini hadir sebagai pusat layanan satu pintu yang memudahkan para pelaku jasa konstruksi, konsultan, hingga masyarakat umum dalam mengakses berbagai kemudahan mulai dari hitung RAB, cek harga material, informasi harga satuan bangunan daerah, hingga pencarian tukang bersertifikat. 

Kehadiran platform digital ini diharapkan dapat semakin mempermudah sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan di Jakarta. Seluruh fitur dan layanan tersebut dapat diakses secara langsung melalui portal resmi di dcktrp.jakarta.go.id/bangunjakarta.

-SF