Perkuat Transparansi Pengadaan, DCKTRP Sosialisasi Skema e-Purchasing Sektor Konstruksi
Efisiensi dan transparansi proses pengadaan jasa konstruksi sektor publik terus ditingkatkan melalui optimalisasi mekanisme e-Purchasing berbasis katalog elektronik. Langkah strategis ini diwujudkan dalam forum Sharing Knowledge bertema “Mini Kompetisi e-Purchasing Konstruksi” yang diselenggarakan pada Rabu (11/2), bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas teknis aparatur dalam memanfaatkan platform pengadaan digital guna mendukung pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2026. Pemahaman komprehensif mengenai tata cara dan regulasi mini kompetisi menjadi kunci utama agar proses belanja jasa konstruksi berjalan efektif, kompetitif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi e-Purchasing dan mini kompetisi tingkatkan kualitas pengadaan konstruksi daerah
Agenda ini diikuti oleh puluhan utusan ASN dari berbagai subkelompok kerja dan instansi sektoral. Peserta yang hadir meliputi perwakilan Sekretariat Dinas, Bidang Bina Konstruksi, serta Bidang Gedung Pemerintah Daerah. Selain itu, jajaran Suku Dinas dari seluruh wilayah kota administratif (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat) hingga Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu turut hadir untuk menyelaraskan pemahaman teknis terkait penerapan mini kompetisi pada platform pengadaan digital.
Melalui pemahaman skema mini kompetisi ini, proses pengadaan tidak hanya menjamin kesesuaian spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan, tetapi juga mampu mendorong efisiensi anggaran daerah secara optimal. Langkah inovatif ini menjadi komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa publik yang semakin modern.
Penerapan mini kompetisi dalam e-Purchasing dinilai mampu mendorong terciptanya persaingan harga yang sehat dan akuntabel di antara para penyedia jasa konstruksi. Melalui peningkatan kompetensi ASN ini, pelaksanaan program pengadaan jasa konstruksi Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta senantiasa memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
-SF