Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI Jakarta telah menerima kunjungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, pada Senin (7/10).
Kunjungan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Studio Jakarta Satu ini dihadiri oleh Herry Priyatno, selaku Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas CKTRP Provinsi DKI Jakarta, Edward Riansyah, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Tuswan Aidi, Selaku Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Hari Nugroho, selaku Penata Ruang Muda Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Marsil Harzoni, selaku Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Pekanbaru, Maria Hastuti, selaku Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Pekanbaru, dan Afriliana selaku Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Pekanbaru.
Kegiatan ini bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi terkait Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta memperkenalkan program unggulan terkait pengelolaan bangunan gedung rendah, penataan ruang, hingga pembinaan jasa konstruksi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru.
Bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan inovasi yang telah mereka terapkan dalam mengatasi kompleksitas tata ruang dan pertanahan di Kota Pekanbaru. “Kami fokus pada peningkatan standar bangunan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien dalam hal energi dan ramah lingkungan”, ujar Tuswan Aidi, selaku Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru.
Dalam kunjungan tersebut, Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga memaparkan struktur organisasi mereka yang cukup kompleks, dengan berbagai suku dinas yang mendukung kelancaran operasional. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, Dinas PUPR juga memperkenalkan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program.
Meskipun telah melakukan berbagai pembaruan, keluhan dari masyarakat terkait lambatnya proses administrasi dan pelayanan, hingga kompleksitas sistem tata ruang dan pertanahan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
“Melalui kunjungan ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta kali ini, kami ingin mendengarkan masukan mengenai cara menyelesaikan permasalahan tersebut,” tambah Tuswan.
Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat dan membuka pintu kerjasama, khususnya dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman mengenai tata kelola lahan dan pembangunan gedung rendah.
-SF