Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil mendapatkan penghargaan Bhumandala Kanaka (medali emas) Simpul Jaringan Terbaik kategori Simpul Jaringan Provinsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution kepada Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di salah satu hotel di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Anies mengatakan, prestasi yang diraih tersebut mencerminkan kesuksesan dalam membangun simpul jaringan informasi dengan baik dan aktif di Pemprov DKI.
"Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan penghargaan. Terobosan dan kerja keras kita sejak awal 2018 telah mendapatkan apresiasi," ujarnya, dikutip dari akun facebook Anies Baswedan terverifikasi, Selasa (11/12).
Anies menjelaskan, sejak 17 Januari 2018 Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan program Jakarta Satu. Sehingga, Pemprov DKI memiliki data yang akurat mengenai seluruh data kependudukan, wajib pajak, hingga retribusi.
"Simpul jaringan informasi geospasial Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti sistem referensi geospasial nasional," terangnya.
Anies menjelaskan, program Jakarta Satu memiliki semboyan Satu Peta, Satu Data, dan Satu Kebijakan. Sehingga, program tersebut ditargetkan dapat menyinkronkan kegiatan antar SKPD maupun UKPD di Pemprov DKI.
"Pelaksanaan program tersebut memungkinkan terjadinya percepatan pengambilan kebijakan berdasarkan data yang akurat, kredibel, dan terintegrasi," urainya.
Anies menuturkan, melalui situs jakartasatu.jakarta.go.id, publik dapat mengakses informasi-informasi pemerintahan seperti, Dinas Bina Marga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, hingga Badan Pertanahan Nasional.
"Kita bersyukur, melalui Jakarta Satu, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peta dasar tunggal dalam pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses publik," ungkapnya.
Ia menambahkan, era keterbukaan informasi dan data saat ini sangat penting dalam membantu mencegah praktik-praktik yang mengarah kepada tindakan koruptif.
"Melalui program Jakarta Satu, masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah. Artinya, pengawasan tidak hanya berasal dari dalam atau inspektorat, tapi juga melibatkan pihak eksternal, dari elemen masyarakat," tandasnya.
