Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung implementasi program Jakarta Satu dengan prinsip Satu Peta, Satu Data, dan Satu Kebijakan sebagai dasar perumusan kebijakan di Jakarta. Dalam kunjungannya, Gubernur menyoroti pentingnya integrasi data antar dinas sebagai fondasi perencanaan kota yang akurat dan efisien. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Studio Jakarta Satu, pada Selasa (1/7).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kesiapan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Dari sisi perangkat lunak, Jakarta Satu telah memenuhi standar yang memadai untuk mengakselerasi integrasi data dan layanan publik.

“Dari segi perangkat lunak, Jakarta sebenarnya sudah sangat siap. Namun, dari 52 dinas, baru sekitar 40 yang terintegrasi penuh dalam sistem ini. Masih ada 12 dinas lagi yang belum bergabung,” ungkap Gubernur Pramono. Meski demikian, dinas-dinas utama yang menjadi tulang punggung pelayanan publik sudah terhubung dengan baik, yang menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan daerah lain.

Hal ini menempatkan Jakarta pada posisi yang relatif lebih unggul dibandingkan banyak daerah lain dalam hal keterbukaan informasi dan digitalisasi layanan. Sehingga, menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam proses perizinan yang menjadi kebutuhan mendasar warga.

Perhatian pada percepatan proses perizinan yang selama ini dinilai lambat. Gubernur Pramono menginstruksikan agar proses perizinan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. Langkah percepatan ini juga diyakini akan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan berbagai jenis perizinan seperti, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L), serta perizinan lainnya.

Gubernur Pramono meyakini bahwa apabila percepatan proses perizinan ini berhasil diterapkan, maka peringkat Jakarta sebagai kota global yang saat ini berada di posisi ke-74 dapat meningkat secara signifikan.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data.  Seluruh perangkat daerah dapat dengan mudah berbagi-pakai data spasial dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, guna menciptakan transparansi informasi yang mendukung Jakarta menjadi kota global yang lebih baik.

Dengan optimalisasi program Jakarta Satu, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi lebih erat dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Transformasi ini mencerminkan tekad Jakarta untuk menjadi kota yang inklusif.

-SF